Kronologi Konflik Antara Dosen SBM ITB dan Rektor ITB

Lampung-news.com — Setelah berita tentang SBM ITB yang tidak terima mahasiswa baru lagi, Konflik lama antara dosen SBM ITB dan Rektor ITB kembali ke permukaan. Ternyata, ini dampak dari tahun pencabutan swakelola tahun 2003. 

Tertanggal 8 Maret 2022, SBM (Sekolah Bisnis Manajemen) ITB (Institut Teknologi Bandung) menyatakan bahwa tidak akan beroperasi seperti biasa.

Mengikuti hal tersebut, mahasiswa diminta belajar secara mandiri, tidak luring maupun daring.  SBM ITB juga enggan untuk menerima mahasiswa baru hingga muncul kesepakatan lanjutan dari Rektor ITB.

Nasib Mahasiswa SBM ITB

Duduk Perkaranya Dari Konflik SBM-ITB di Masa Lalu

Konflik antar jajaran dosen SBM ITB dan Rektor ini ternyata bermula dari pencabutan hak swakelola SBM ITB oleh Rektor ITB di 2003 lalu.

Kenapa menjadi sebuah konflik? Karena pencabutan hak swakelola ini dilakukan secara sepihak tanpa berdiskusi dan sosialisasi dengan tendik SBM ITB.

Apa dampaknya ke SBM ITB?

Sistem terintergasi yang dibuat oleh Rektor ITB Reini Wirahadikusumah adalah salah satu yang paling berdampak. Sistem ini menyamaratakan seluruh fakultas di kampus Ganesha.

Padahal, SBM ITB memiliki standar-standar yang harus dipenuhi baik oleh tenaga didik SBM ITB hingga mahasiswanya sendiri. Standar ini berbeda dari kebutuhan dengan fakultas-fakultas teknik di kampus utama.

Kronologi Konflik Antara Dosen SBM ITB dan Rektor ITB
Kronologi Konflik Antara Dosen SBM ITB dan Rektor ITB

Dengan sistem sentralisasi yang dikuatkan oleh Rektor ITB, SBM ITB jadi kesulitan untuk mempertahankan mutu pelayanan terbaik. Efeknya, para tendik dan komponen SBM ITB harus melakukan swadana.

Selama ini, swadana sendiri masih cukup untuk menjamin mutu dan kualitas akademika SBM ITB. Namun, semakin lama, seperti tidak mungkin untuk mempertahankan tanpa hak swakelola yang sebelumnya dimiliki oleh SBM ITB.

Berita Terbaru Di Sini

Klarifikasi ITB

Pada Desember 2018, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengeluarkan hasil audit yang salah satunya menyatakan bahwa pengelolaan keuangan SBM-ITB tidak sesuai dengan statuta ITB di Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013.

Penjelasan dari Kepala Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat ITB Naomi Haswanto itu dilanjutkan dengan keterangan bahwa istilah swakelola dan otonomi yang digunakan oleh Forum Dosen (FD) SBM ITB merupakan bentuk yang tidak sesuai statuta.

Pihak ITB telah melakukan komunikasi internal melalui berbagai jalan agar aturan ini dipahami secara utuh agar Forum Dosen SBM ITB dapat menjalankan tugas dan kewajiban tridharmanya.

Pernyataan ditutup dengan ITB yang senantiasa dan akan selalu bertanggung jawab untuk menjaga kualitas pelayanan Tridharma kepada semua pemangku kepentingan, terutama para mahasiswa.

Semoga saja kasus ini bisa segera terusut tuntas agar salah satu institusi bergengsi dan berkualitas seperti SBM ITB bisa kembali mencetak lulusan yang juga berkualitas.

BACA JUGA  Buat Stiker Gratis di WA Web Ternyata Sangat Mudah Dengan 3 Langkah!