Kemendikbudristek: PTN BH Untuk Kampus Lebih Mandiri

Lampung-news.com– Kemendikbudristek mendorong perguruan tinggi negeri untuk beralih ke Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH).

Hal ini sejalan dengan Kebijakan Kampus Merdeka sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Perguruan Tinggi Negeri Menjadi Perguruan Tinggi Berbadan Hukum.

Plt Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Nizam, mengatakan skema perubahan PTN BH bisa membuat perguruan tinggi mandiri.

Namun, kata Nizam, perguruan tinggi yang beralih ke PTN BH bukanlah entitas luar negara, melainkan milik negara sepenuhnya.

Kata Nizam dalam keterangan tertulisnya, Jumat (18/03/2022), “Bentuk PTN BH merupakan institusi nirlaba yang memiliki misi melayani masyarakat, dan menyelanggarakan perguruan tinggi berkualitas dengan memerhatikan kondisi ekonomi masyarakat (inklusif),”

Nizam menjelaskan, PTN BH membutuhkan kreativitas dalam mencari pendanaan.

Perguruan tinggi tidak hanya mengandalkan anggaran negara (APBN) atau uang SPP mahasiswa.

Jika hanya terfokus untuk membandingkan alokasi APBN dengan 127 PTN, maka perlu menunggu 10 tahun bagi setiap universitas untuk dapat berinvestasi atau mengembangkan pendidikan tinggi.

Sementara itu, Guru Besar Universitas Gadjah Mada Ainun Naim menjelaskan niat universitas untuk menjadi PTN BH melalui serangkaian studi ekstensif sejak 1990-an.

Setelah DPR mengesahkan Undang-Undang Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2012 yang menjadi dasar hukum penyelenggaraan PTN BH, perguruan tinggi negeri dapat berkembang secara mandiri, mandiri, inovatif dan kreatif untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi di Indonesia.

“Perubahan PTN menjadi PTN BH tentunya akan mendapatkan keuntungan yang lebih. Misalnya penetapan kebijakan secara mandiri, pengelolaan keuangan yang lebih mandiri, pembukaan atau penutupan program/perguruan tinggi. Namun, tentunya terdapat tantangan dan risiko yang cukup besar karena perubahan ini,” jelas Ainun.

BACA JUGA  Kronologi Konflik Antara Dosen SBM ITB dan Rektor ITB

Unnes perlu menyiapkan beberapa tahapan saat beralih ke PTN BH. Ainun mengatakan ada tiga tahapan utama dalam persiapan.

Pertama, sosialisasi civitas akademika, komunitas kampus, dan masyarakat pada umumnya.

Hal ini untuk menghindari kesalahpahaman yang akan terjadi. Seperti masalah privatisasi atau biaya kuliah yang tinggi.

Kedua, menunjuk anggota Majelis Wali Amanat (MWA). Ainun mencontohkan peran MWA mirip dengan Board of Trustee di sistem pendidikan Luar Negeri.

Badan ini merupakan lembaga tertinggi yang dapat menentukan kebijakan dan arah pendidikan tinggi. Serta menyampaikan laporan perkembangan perguruan tinggi kepada atasannya yaitu Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.

Ketiga, segera lakukan inventarisasi atas pengalihan aset tersebut. Manajemen administrasi dan peningkatan aset yang baik akan menentukan kualitas pendidikan tinggi.

Selanjutnya, perguruan tinggi yang berbadan hukum akan mendapatkan anggaran dari APBN berupa bantuan pembiayaan sertifikat PTN bagi badan hukum dan bentuk lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

sumber: tribunnews.com

 

Baca Juga: