Dua Pihak Swasta Diperiksa Penyidik Kejaksaan Agung Terkait Kasus Mafia Minyak Goreng

Jakarta – Kejaksaan Agung telah memeriksa dua orang sebagai saksi dalam dugaan korupsi terkait pemberian fasilitas ekspor minyak sawit (CPO).

Ketut Sumedana, Kapuspenkum Kejaksaan RI mengatakan, dua saksi yang diperiksa berasal dari pihak swasta.

Jaksa sedang menyelidiki kasus mafia minyak nabati.

Ketut mengatakan dalam keterangannya, Rabu (11/5/2022) bahwa “saksi pertama yang diperiksa adalah BKJ PT Wahana Tirtasari yang memenuhi syarat.”

Ketut mengatakan selain BKJ, partai politiknya telah memilih LCW alias WH sebagai konsultan kebijakan/analisis untuk Independent Research & Advisory Indonesia.

Keduanya diperiksa untuk melengkapi berkas kasus mafia minyak goreng.

Dia mengatakan, “Dari Januari 2021 hingga Maret 2022, interogasi saksi sedang dilakukan untuk memperkuat bukti dan melengkapi laporan tentang dugaan korupsi dalam pemberian fasilitas untuk ekspor minyak sawit dan turunannya.”

Seperti diberitakan sebelumnya, misteri dalang mafia minyak goreng akhirnya terungkap.

Sedikitnya empat orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini.

Di Kejaksaan RI di Jakarta Selatan, Selasa (19/4/2022), Jaksa Agung RI ST Burhanuddin mengatakan “ada empat tersangka.”

Keempat tersangka itu adalah Indrasari Wisnu Wardhana, Direktur Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan RI (Kemendag) dan Stanley MA, Direktur Senior Corporate Affairs PT Permata Hijau Group.

Kemudian ada Tujar Sitangang, General Manager PT Musim Mas, dan Parulian Tumanggor, Direktur Indonesia, Wilmar Nabati.
Menurut Burhanuddin, nama tersangka diberikan setelah penyidik ​​menemukan dua bukti awal yang cukup.

“Bukti permulaan, selain keterangan ahli, 19 saksi dan dokumen serta surat terkait lainnya, sudah cukup. Kalau sudah ditemukan cukup bukti, yakni dua alat bukti,” kata Burhan El-Din.

Dalam kasus tersebut, Burhanuddin mengatakan para tersangka telah mencapai kesepakatan antara pemohon dan eksportir izin ekspor.

BACA JUGA  Minyak Goreng Langka, Pemprov Jawa Timur Sediakan Pasokan 3.500 Ton

Kemudian bersekongkol untuk mengeluarkan izin ekspor, bahkan jika persyaratan tidak terpenuhi.

“Izin ekspor yang diterbitkan di mana Minyak Sawit Mentah (CPO) didistribusikan tidak sesuai dengan DPO dan harus ditolak karena tidak memenuhi persyaratan yang tidak didistribusikan berdasarkan DMO dengan CPO/RBD 20%” ” .

Burhanuddin juga mengatakan tiga tersangka dari pihak swasta menghubungi Indasari untuk persetujuan ekspor.

Ia mengatakan, “Perusahaan mencari persetujuan ekspor karena distributor tidak memenuhi ketentuan DPO dan DMO, padahal ketiga tersangka telah menghubungi tersangka IWW dan tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan izin ekspor.” jelasnya. .

Sementara itu, Indasari dan Balindungan ditahan di Salimba Rutan, anak perusahaan Kejaksaan RI.

Sementara Tuga dan Stanley ditangkap di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.

“Saya ditahan selama 20 hari mulai hari ini hingga 8 Mei 2022,” katanya.

Tersangka dijerat pasal 54 Ayat 1 A, Ayat 2 A, B, E, dan B Undang-Undang Perdagangan Nomor 129 Kementerian Perdagangan Tahun 2022. . 170 Tahun 2022 – Komitmen Pasar Domestik (DMO) dan Kewajiban Harga Domestik (DPO).

Selanjutnya Bab II Huruf C Nomor 4 Huruf C Peraturan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Nomor tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Ekspor CPO. Anggaran Dasar Huruf B digabungkan dengan Kebijakan dan Regulasi 02/DAGLU/PER/1/2022 dan RDB Palm Oil dan UCO.